Jurnalis : Suparmin
Blora, PANI News.- Audiensi PANI JATENG, PANI Blora dengan Pemkab Blora tentang Pemajuan Pengurusan Sertifikat Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Restorasi Justice, bersama, DPRD, ATR/BPN, POLRES, PN, PA, KEJARI, DPPKAD, INI, IPPAT, PERADI, pada 15/9/2025.
Audiensi berlangsung di ruang aula Wakil Bupati Blora, Ketua PANI (Pasukan Adat Nusantara Indonesia) Provinsi Jawa Tengah, RB Suryono Mertakusuma, kepada media mengatakan, "Alhamdulillah, audiensi kami sukses digelar, tentang Pemajuan Pengurusan Sertifikat Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Restorasi Justice juga dijelaskan langsung oleh yang membidangi hal tersebut, sebenarnya program Audiensi ini seharusnya sudah dilakukan di tahun 2020, namun baru bisa kami laksanakan di tahun 2025.
Besar harapan kami, pengurus PANI Kabupaten Blora, bisa lebih bersinergi lagi dengan Pemkab Blora, untuk ikut serta memajukan pembangunan di segala bidang, karena pengurus PANI Kabupaten Blora, dari data yang ada sudah mempunyai sekitar 25 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal, dibawah naungan Padepokan Hukum Analisis Sejahtera Law Firm dengan Advokat Budi Prayitno S.HI sebagai pimpinannya, yang hingga saat ini sudah mempunyai 75 anggota Paralegal di Kabupaten Blora, dan 35 orang anggota PANI Blora, juga telah mengikuti pelatihan Jurnalistik yang masuk langsung di redaksi media massa on line paninews.com". Ungkapnya.
Dari data yang ada, anggota PANI Blora yang hadir, Darsono (Ketua), Suparman (Sekretaris), Suwardi (Bendahara), Laode Abdul Alim (Patih), Triyono (Anggota), Tim Paralegal PANI Blora : Marji (Ka Paralegal PANI Blora) Ali mukson, Sugiyanto, Darmaji, Tim Jurnalis : Suparmin (Ka Biro Blora PANI News), Andi WP, Siti Nuriah
Sedangkan dari PANI JATENG, RB Suryono Mertakusuma (Ketua), Advokat Budi Prayitno S.HI, (Kuasa Hukum).
Selain itu, Kuasa Hukum PANI JATENG, Advokat Budi Prayitno S.HI, juga menyampaikan,"Terima kasih atas sambutan Pemkab Blora melalui Asisten 1 Agus Puji Mulyono, yang telah menghadirkan berbagai instansi pemerintahan dan instansi vertikal, guna membahas hukum pertanahan dan rangkaian hukum yang timbul untuk kepengurusan tanah". Pungkasnya.
