Jurnalis: Suparmin
Blora, PANI News.- Konferensi Pers Kodim
Kodim 0721/Blora gelar konferensi pers di Aula Pertemuan Markas Kodim, yang mengundang sekitar 40 awak media, konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0721/Blora, Letkol. Inf. Agung Cahyono, yang didampingi oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) Mayor Inf. Bani, Pasiter Kodim, Kapten Inf. Maningsun dan Lettu Arm. Gunawan, Pasintel Kodim 0721/Blora.
Guna menyikapi polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG), terkait menu yang diduga minimalis dan tidak memenuhi kebutuhan gizi anak yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora (DPRD) Komisi D, beberapa hari yang lalu, Rabu, (17/9/2025), memanggil Kepala SPPG Manggir dan Koordinator Wilayah Blora, untuk diklarifikasi kebenarannya.
Rapat klarifikasi dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto dari PDIP, yang didampingi oleh Sekretaris Komisi D, Achlif Nugroho Widhi Utomo dari PPP, tersebut berlangsung cukup panas. Ketua Komisi D, Subroto dalam rapat tersebut terlihat geram dan emosional, melihat menu makanan yang disediakan oleh SPPG Manggir.
Bahkan tersebar video dari awak media, dirinya mempertanyakan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program MBG tersebut, dan statemennya yang mengatakan tidak masalah bila dibenci oleh jajaran TNI. Menyikapi hal tersebut, Komandan Kodim 0721/Blora, Letkol. Inf. Agung Cahyono, merasa perlu menggelar konferensi pers, untuk menjelaskan peran dan fungsi jajarannya.
Dalam konferensi pers tersebut, Dandim 0721/Blora menjelaskan tujuannya mengundang para awak media Blora, adalah untuk menjawab pertanyaan media pers yang disampaikan melalui pesan whatsapp pribadinya. Hal itu adalah upaya Kodim, untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan luas, terkait peran dan fungsi TNI dalam mensukseskan program - program Pemerintah Pusat. Sekaligus menyikapi statemen dari Ketua Komisi D, Subroto.
"Dalam potongan video yang saya lihat, disampaikan oleh Dewan, Pak Broto yang menyampaikan tidak apa - apa dibenci oleh TNI, dan ungkapannya terkait peran TNI yang semestinya untuk operasi perang, saya sampaikan kami TNI, tidak akan membenci siapapun, karena kami adalah dari Rakyat dan untuk Rakyat, saya yakin ungkapan itu tidak bermaksud seperti itu, intinya kita tidak benci siapapun, lagipula itu kan potongan yang tidak utuh, pasti ada penjelasannya," ujar Dandim Blora ini.
Peran Penting TNI
Terkait dengan tugas pokok dan fungsi TNI, mantan Danyon 410/Alugoro ini menjelaskan, bahwa peran penting TNI adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, atau tidak perang dengan melakukan operasi bina teritorial di tingkat Kodam, Kodim dan Koramil serta di struktur terbawah yaitu desa melalui Bintara Pembina Desa atau yang disebut Babinsa.
"Jadi sesuai dengan Undang - Undang peran TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damau, melalui bina teritorial, dalam bina teritorial ini, kami ditugaskan untuk mendukung program - program strategis pemererintah, seperti TMMD, membantu tanggap bencana, membantu pelaksanaan ketahanan pangan dan penyerapan gabah sesuai dengan harga yang ditetapkan, itu dilaksanakan oleh Babinsa kami, yang akan mendata semua kondisi teritorialnya di tingkat perdesaan," papar Dandim 0721/Blora.
"Selanjutnya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tugas kami hanyalah monitoring, atau pengawasan percepatan pelaksanaan program untuk pemenuhan gizi anak sekolah dari TK - SMA dan sederajat, lansia dan ibu hamil dan menyusui, lha dapur yang jadi SPPG itu, mendaftar langsung melalui online ke Badan Gizi Nasional (BGN), jadi yang memverifikasi adalah BGN, bukan Kodim, sekali lagi kami hanya bertugas untuk monitoring, saat ini di Blora sudah ada 49 SPPG, atau sudah mencapai 65% dari target sebanyak 73 SPPG," papar Dandim kembali.
Monitoring Bukan Beking
Saat sesi dialog, para awak media mempertanyakan mekanisme pengawasan dari jajaran personil Kodim dan bagaimana mekanisme pelaporannya, apabila terjadi permasalahan, seperti yang terjadi di beberapa daerah lain, yaitu keracunan massal karena mengkonsumsi menu MBG tersebut.
Menjawab hal tersebut, Dandim Letkol. Inf. Agung Cahyono, mengungkapkan rasa syukur hal tersebut tidak terjadi di wilayah teritorialnya, namun dirinya mempersilahkan warga untuk menyampaikan keluhannya langsung kepada dapur penyedianya, dirinya dan jajaran Kodim memastikan bukan beking dari dapur - dapur SPPG tersebut.
"Saat ini, kami telah membentuk Satgas Pengawas MBG Blora, yang dipimpin oleh Wakil Bupati Blora, Ibu Sri Setyorini, saya jadi Wakil Ketua bersama Kapolres Blora, mungkin kita akan sediakan hotline untuk pengaduan masyarakat, jadi semua bisa ikut mengawasi agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan baik dan lancar, terkait dengan surat perjanjian yang viral, itu sudah ditarik BGN pusat untuk diganti dengan juknis yang baru," Dandim.
